SINTESANEWS.ID – Masuknya gelombang investasi ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang operasional penuh Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disambut positif oleh DPRD Kaltim. Namun, di balik euforia itu, peringatan serius dilontarkan agar masyarakat lokal tak tersisih dalam proses pembangunan yang masif.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan bahwa kehadiran investor—baik dalam maupun luar negeri—harus diiringi dengan perlindungan nyata terhadap hak dan kepentingan warga lokal.

“Investasi besar itu penting. Tapi lebih penting lagi memastikan rakyat Kaltim ikut terlibat, bukan hanya jadi penonton,” kata Giaz, Jumat (6/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, arus modal yang masuk justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah. Keterlibatan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan, serta kontribusi langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi syarat mutlak dalam setiap investasi.

“Kita tidak ingin ada investor yang hanya datang mengeruk keuntungan tanpa menyisakan manfaat bagi warga sekitar,” tegasnya.

Menurut Giaz, DPRD akan terus mengawal agar proses pembangunan berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ia mendorong pemerintah daerah agar menyusun kebijakan afirmatif bagi masyarakat lokal, mulai dari kuota tenaga kerja, kemitraan usaha, hingga akses terhadap pelatihan vokasi.

“Kalau PAD kita kuat dan warga lokal terlibat langsung, barulah kita bicara tentang kemajuan yang berkeadilan. Jangan sampai hanya perusahaan yang untung, sementara rakyat tetap di pinggir,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap investor yang tidak memenuhi komitmen sosial maupun ekonomi, termasuk dalam pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan.

“Kami di DPRD tidak anti-investasi. Tapi investasi harus berpihak, bukan menjajah dalam bentuk baru,” tutup Giaz.(Adv)