SINTESANEWS.ID- Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyoroti kebijakan pendidikan yang dinilai terlalu sering berubah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang di lapangan.
Salah satu kebijakan yang ia kritisi adalah larangan bagi kepala sekolah untuk mengajar, yang menurutnya justru memperlemah interaksi antara pemimpin sekolah dengan siswa dan guru.
Menurut Fuad, perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan seharusnya berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar formalitas administratif.
Ia menyebut, kepala sekolah adalah pemimpin akademik yang seharusnya juga memiliki ruang untuk berinteraksi langsung melalui proses pembelajaran.
“Saya berasal dari dunia pendidikan, sehingga melihat kebijakan dari sudut pandang pendidikan. Setiap pemimpin punya pendekatan berbeda, dan tidak harus seragam. Yang penting adalah sistem terbaik diterapkan untuk kemajuan pendidikan,” ujar Fuad.
Ia mengaku prihatin atas situasi di mana kepala sekolah kini hanya berperan sebagai manajer, bukan lagi sebagai pendidik.
Kondisi ini, menurutnya, memperlebar jarak antara kepala sekolah dengan lingkungan akademik yang seharusnya ia pimpin secara langsung.
“Akibat kebijakan ini, banyak siswa tidak mengenal kepala sekolah mereka. Bahkan, saat bertemu di luar sekolah, mereka tidak tahu siapa pemimpinnya. Ini tentu saja bukan kondisi ideal,” tegasnya.
Fuad menekankan, kedekatan kepala sekolah dengan siswa dan guru merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat.
Jika kepala sekolah kehilangan peran edukatifnya, maka kepemimpinan menjadi semu dan berjarak.
Ia juga mempertanyakan dasar evaluasi dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, jika pelarangan mengajar tidak dibarengi dengan indikator keberhasilan yang jelas, maka kebijakan itu justru menjadi beban birokratis yang menghambat kreativitas dan keterlibatan kepala sekolah.
“Sekolah bukan sekadar institusi manajemen, tapi lembaga pembentuk karakter. Kepala sekolah harus menjadi teladan, bukan hanya dalam keputusan administratif, tapi juga dalam proses mengajar,” kata politisi Gerindra tersebut.
Fuad pun mendorong Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah, agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat satu arah.
Ia menilai, masukan dari pelaku pendidikan langsung di lapangan sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang adaptif dan kontekstual.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mengawal isu ini dan mendorong revisi kebijakan jika terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pendidikan.
“Kita berharap dunia pendidikan di Kaltim tidak hanya maju secara struktur, tetapi juga berkarakter dalam praktik,” pungkasnya. (Adv)
