SINTESANEWS.ID — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ia menilai kurangnya sinergi dan perencanaan yang matang berdampak pada pemborosan anggaran dan ketidakefisienan pembangunan.

Dalam keterangannya, Hasanuddin mencontohkan kasus pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang harus dibongkar kembali karena adanya proyek saluran air yang datang belakangan. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi dan perencanaan lintas sektor.

“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya,” ujarnya, Senin (6/5/2025).

Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan seharusnya dijalankan secara terkoordinasi agar hasilnya optimal dan tidak menimbulkan pemborosan.

Kegiatan pembangunan yang tumpang tindih dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan dalam tata kelola anggaran daerah.

Selain itu, Hasanuddin juga mengkritisi pembangunan infrastruktur jalan yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurutnya, proyek semacam ini menunjukkan lemahnya analisis kebutuhan dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

“Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,” tambahnya.

Ia berharap ke depan pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat dan memastikan adanya koordinasi yang baik antarinstansi sebelum proyek dijalankan.

“Hal ini penting agar pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi warga,” tambahnya.

DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, siap memberikan dukungan dalam hal pengawasan dan penyusunan kebijakan yang mendorong pembangunan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. (Adv)