SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya sosialisasi program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, khususnya program Gratispol yang diluncurkan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Program ini mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, hingga perjalanan ibadah bagi penjaga rumah ibadah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur dan syarat pendaftaran program, termasuk peralihan dari skema bantuan sebelumnya.
“Pertanyaannya selalu sama: bagaimana cara daftar, siapa yang berhak, dan kapan bisa diakses. Ini menandakan belum ada sosialisasi yang merata,” ujar Ananda, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, kebingungan warga sering ia temui langsung dalam berbagai forum reses dan pertemuan tatap muka. Banyak di antaranya merupakan penerima beasiswa dari program lama yang kini belum mengetahui kelanjutan dalam skema Gratispol.
“Program ini penting dan ditunggu-tunggu. Tapi tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat akan bingung bahkan kecewa,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan dukungannya terhadap semangat Gratispol, terutama di bidang pendidikan yang ia sebut sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia. Namun ia mengingatkan, sosialisasi harus menjadi bagian dari strategi pelaksanaan program, bukan hanya pelengkap.
Tak hanya sektor pendidikan, Ananda juga mengingatkan agar sektor penunjang seperti infrastruktur dan layanan publik tidak luput dari perhatian Pemprov. Ia menyebut kelengkapan sarana dan prasarana akan menentukan keberhasilan program di lapangan.
“Kami sudah sampaikan ke Sekda dan OPD terkait bahwa pembangunan fisik juga harus sejalan. Jangan sampai programnya jalan, tapi pendukungnya tidak siap,” jelasnya.
Ananda juga mengungkap bahwa Pemprov Kaltim telah melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran hampir Rp1,5 triliun berhasil dialihkan ke program prioritas.
“Sekitar Rp795 miliar dialokasikan untuk pendidikan, Rp440 miliar untuk kesehatan, dan Rp105 miliar untuk infrastruktur dan sanitasi. Lebih dari 80 persen anggaran ini kembali ke masyarakat dalam bentuk program Gratispol,” pungkasnya.(Adv)
