SINTESANEWS.ID – Komisi II DPRD Kalimantan Timur mengungkap adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak alat berat yang belum terkelola secara optimal. DPRD mendesak penertiban segera, mengingat alat berat banyak digunakan di sektor strategis seperti pertambangan dan konstruksi.

“Jumlah alat berat di Kaltim sangat besar, tapi pelaporan dan pembayaran pajaknya masih jauh dari tertib. Ini celah besar kebocoran PAD,” kata anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, Senin (2/6/2025).

Ia menyebut lemahnya pengawasan serta kurangnya disiplin perusahaan dalam pelaporan sebagai penyebab utama tidak maksimalnya kontribusi pajak alat berat terhadap pendapatan daerah.

Guntur menyebut masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan keberadaan alat berat atau menunda pembayaran pajaknya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan potensi pendapatan yang seharusnya bisa mendukung pembangunan daerah menjadi hilang begitu saja.

“Jika dikelola dan diawasi dengan benar, pajak alat berat bisa menjadi sumber PAD yang signifikan,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi II mendorong Dinas Pendapatan Daerah agar memperkuat sistem pendataan dan pengawasan di lapangan. Penggunaan teknologi informasi dan koordinasi lintas sektor juga dinilai penting untuk menutup celah pelanggaran.

Selain pengawasan, Guntur menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kami akan terus mengawal agar potensi pendapatan sah dari sektor ini tidak terabaikan. Ini bukan hanya soal pemasukan, tapi juga keadilan bagi daerah,” tutupnya. (Adv)