SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti keras lemahnya penanganan terhadap kasus berulang tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam I di Samarinda.

Ia meminta agar kejadian tersebut tidak hanya dicatat dalam laporan atau rapat koordinasi, tetapi benar-benar diproses hukum hingga tuntas.

“Kejadian ini sudah terlalu sering. Bukan hanya untuk dicatat dan dilimpahkan ke instansi lain tanpa ujung. Harus ada proses hukum yang jelas dan tegas,” ujar Salehuddin saat ditemui wartawan, Jumat (2/5/2025).

Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, 23 kali insiden tabrakan bukan angka yang bisa dianggap wajar, melainkan indikator gagalnya sistem pengawasan dan pengelolaan aset vital negara.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungan terhadap wacana pelimpahan kewenangan pengawasan dan pengelolaan jembatan strategis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurutnya, jika instansi pusat seperti Kementerian Perhubungan melalui KSOP atau Pelindo tidak mampu mengelola, maka sudah saatnya daerah diberi tanggung jawab lebih besar.

“Kalau memang tidak mampu mengelola, ya serahkan saja ke pemerintah daerah. Lewat BUMD atau pihak profesional, daerah bisa ditugaskan khusus untuk awasi, mitigasi, dan pelihara jembatan,” tegas Salehuddin.(Adv)