Kukar, sintesanews.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) Andika Abbas menyebut program Rp 50 juta per RT untuk pengadaan motor tidak tepat sasaran.
Pasalnya, perekonomian daerah masih dalam proses pemulihan. “Masyarakat sekarang masih proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” sebutnya kepada sintesanews.id, Kamis (7/4/2022).
Andika mengungkapkan bahwa banyak hal yang bisa dikaver melalui dana Rp 50 juta itu, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan ekonomi mikro masyarakat.
“Misalnya anggaran ini digunakan untuk membiayai anak-anak muda produktif yang sedang membutuhkan pembinaan dan tambahan modal usaha,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan untuk menunjang keamanan di tingkat RT
“(Bisa juga) untuk membiayai keamanan pos kamling guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan di tingkat RT, sebab acap kali terjadi pencurian,” sambungnya.
Masyarakat, lanjut dia, memiliki kebutuhan yang mendasar, seperti kelengkapan alat-alat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat.
Ia mencontohkan, bila ada acara pernikahan atau tahlilan dan semacamnya, warga membutuhkan tenda, kursi, dan sound.
“Harusnya itu yang diadakan dari dana Rp 50 juta itu. Jadi, warga tidak perlu lagi untuk menyewa alat-alat itu,” ujarnya.
Andika khawatir jika ada klaim kepemilikan terhadap motor tersebut pasca ketua RT tidak lagi menjabat. Sehingga, ia mengusulkan agar dibuat aturan yang ketat untuk mengantisipasi hal itu.
Salah satu caranya, motor tersebut harus ditempeli sejenis stiker sebagai tanda bahwa itu adalah aset daerah.
Kendati demikian, pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses realisasi program ini.
“HMI Cabang Kukar akan mengawasi proses pendistribusian anggaran Rp 50 juta/RT ini,” tutupnya. (*)
Penulis: Mursid Mubarak
