SINTESANEWS.ID – DPRD Kota Samarinda mengusulkan adanya bantuan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri.
Usulan tersebut muncul sebagai bentuk perhatian terhadap akses pendidikan yang dinilai harus tetap terbuka bagi seluruh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai keterbatasan daya tampung sekolah negeri setiap tahun masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak orang tua siswa.
Akibatnya, sebagian pelajar terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan biaya yang relatif lebih tinggi.
Menurut Puji Astuti, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar siswa tetap dapat memperoleh hak pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.
“Tidak semua masyarakat mampu membiayai sekolah swasta. Karena itu perlu ada solusi agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Dia menilai skema subsidi pendidikan dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan siswa yang terpaksa bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Selain itu, Puji Astuti juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sekolah negeri guna mengurangi ketimpangan daya tampung setiap tahun ajaran baru.
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan siswa baru, tetapi juga menyangkut pemerataan akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah daerah juga diminta melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru agar pelaksanaan berjalan lebih transparan dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih baik.
DPRD Samarinda berharap usulan subsidi pendidikan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek sembari pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menambah fasilitas dan kapasitas sekolah negeri di masa mendatang.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, DPRD optimistis seluruh siswa di Samarinda tetap dapat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun keterbatasan kuota sekolah negeri. (Adv)
