SINTESANEWS.ID – Penerapan aturan perpajakan daerah kini mulai diberlakukan secara merata di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Para pelaku usaha kuliner dan pedagang yang beroperasi di kantin internal Gedung Rakyat tersebut secara resmi mulai dikenakan Kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1) sebesar 10 persen.

Kebijakan ini diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda sebagai bagian dari langkah intensifikasi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak makanan dan minuman.

Pihak Sekretariat DPRD Kota Samarinda mendukung penuh langkah pemerintah daerah tersebut. Penerapan pajak 10 persen di lingkungan internal Sekretariat DPRD dinilai sebagai wujud kesetaraan dan komitmen lembaga legislatif dalam memberikan contoh kepatuhan hukum kepada publik, di mana aturan perpajakan berlaku adil bagi seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.

Sekretaris DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa sosialisasi dan pendataan terhadap para penyewa kantin telah dilakukan secara bertahap. Penarikan pajak transaksi ini nantinya diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan daerah guna memastikan transparansi serta efisiensi penyetoran kas daerah.

Meski demikian, parlemen daerah mengingatkan pentingnya pendampingan bagi para pedagang agar proses pemungutan pajak tidak mengganggu kelangsungan usaha mikro yang berjalan. Edukasi mengenai tata cara penyesuaian harga jual serta pencatatan transaksi yang baik diharapkan dapat membantu para pemilik kantin dalam mematuhi regulasi baru tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan daerah dari sektor kuliner sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kota Samarinda dalam mendukung gerakan sadar pajak demi keberlanjutan pembangunan Kota Tepian. (ADV/RZL)