SINTESANEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa skema pembangunan berjangka panjang atau multi years merupakan solusi strategis untuk menjawab tantangan keterbatasan anggaran sekaligus menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kukar.

Dalam wawancara yang berlangsung pada Rabu (6/8/2025), Ahmad Yani menyebut bahwa APBD Kukar setiap tahunnya hanya berkisar antara Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.

Angka tersebut, menurutnya, belum cukup untuk menuntaskan pembangunan jika hanya digunakan dalam sistem tahunan.

“Luas wilayah Kukar sangat besar. Kalau anggaran hanya difokuskan ke satu titik setiap tahun, maka wilayah lain akan tertinggal. Di sinilah pentingnya skema multi years, agar semua dapat bagian,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proyek-proyek strategis seperti pembangunan jembatan, perkantoran pelayanan terpadu, sterilisasi bantaran sungai, serta konektivitas jalan dari Jonggon ke IKN dan Loa Kulu ke IKN adalah proyek dengan kebutuhan anggaran besar yang tak mungkin dibiayai dalam satu tahun.

Dengan skema multi years, proyek-proyek tersebut bisa dibiayai secara bertahap selama lima tahun masa jabatan kepala daerah.

Ahmad Yani melihat ini sebagai kesempatan bagi Bupati baru untuk menuntaskan pembangunan besar yang menjadi prioritas.

“Multi years memungkinkan pembangunan strategis tanpa harus mengorbankan wilayah lain. Jadi tidak ada yang tertinggal,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kukar itu menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, dan berharap OPD serta instansi teknis lainnya mampu menyusun rencana jangka panjang yang matang.

“Ini pilihan bijak dalam situasi anggaran terbatas. Yang penting kita tidak memaksa, tapi tetap bisa menyelesaikan proyek penting untuk masyarakat,” tutupnya. (Adv/fi)