SINTESANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029 sejalan dengan pembangunan nasional, khususnya dinamika wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD pada Senin (4/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah itu turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, Sekda Kukar Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna, dan anggota dewan dari berbagai fraksi.
Dalam paparannya, Abdul Rasyid menekankan bahwa Kukar adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Timur sekaligus penyangga langsung IKN.
Karena itu, RPJMD Kukar harus mampu menjembatani kebutuhan daerah dengan arah pembangunan provinsi maupun nasional.
“Kita perlu melihat potensi daerah yang bisa kita koneksikan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya program Gaspol dari provinsi, itu bisa kita sinkronkan dengan program-program di Kukar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas fisik antara Kukar dan IKN, yang masih dirasa kurang optimal.
Menurutnya, jarak emosional dan fisik masih menjadi kendala bagi masyarakat Kukar untuk merasa benar-benar menjadi bagian dari IKN.
“Dari Tenggarong ke Sepaku butuh tiga jam lebih. Jadi bagaimana kita bisa merasa dekat dengan IKN kalau aksesnya saja masih sulit?” ujarnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jalan Jonggon–Sepaku sebagai jalur utama penghubung Kukar dan wilayah inti IKN.
“Kalau jalan itu selesai, waktu tempuh bisa lebih singkat. Dan ini akan membuat Kukar lebih terintegrasi dengan IKN,” tambahnya.
Abdul Rasyid juga memberi catatan atas pernyataan Bappeda yang menyebut bahwa saat ini Kukar masih membangun pondasi pembangunan. Ia mempertanyakan capaian selama satu dekade terakhir.
“Saya sudah 10 tahun di DPRD. Kalau selama ini baru pondasi yang kita bangun, lalu apa hasil dari yang sudah kita kerjakan selama ini?” ujarnya.
Ia mencontohkan Pulau Kumala yang dulu menjadi pusat keramaian kini mengalami mati suri. Padahal, menurutnya, potensi yang sudah ada tidak harus dimulai dari nol, tetapi perlu dilompatkan kembali melalui program strategis.
Terakhir, ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan koneksi dengan IKN harus jadi bagian dari strategi utama dalam RPJMD 2025–2029.
“Dengan keterhubungan dan koneksi yang kuat, Kukar bisa jadi daerah strategis yang tidak hanya menopang, tapi juga tumbuh bersama dengan IKN,” pungkasnya. (Adv/fi)
