SINTESANEWS.ID – Komitmen DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan tepat waktu kembali ditunjukkan melalui Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang III yang digelar pada Senin (28/7/2025).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kukar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Yani, didampingi dua Wakil Ketua, Abdul Rasid dan Junadi.
Hadir pula Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda Kukar Sunggono, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menandakan sinergi erat antara legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
Usai memimpin jalannya rapat, Ahmad Yani menyampaikan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS ini merupakan bentuk kepatuhan DPRD Kukar terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penyampaian ini sesuai dengan amanat Permendagri, yang mewajibkan pengajuan rancangan anggaran paling lambat pada bulan Juli.
“Kami DPRD bersama pemerintah daerah bersyukur bisa menyampaikan rancangan KUA-PPAS tepat waktu. Ini bagian dari kepatuhan terhadap asas dan aturan yang berlaku. Dan yang kami ajukan untuk APBD 2026 ini senilai Rp7,3 triliun,” ujarnya kepada awak media usai paripurna.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, nilai anggaran ini menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp6 triliun. Bahkan, Ahmad Yani menyebut bahwa nilai ini masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat.
“Kalau kita melihat tren dan data-data yang ada, sangat mungkin angka ini bisa tembus hingga Rp10 triliun. Ini bukan perkiraan tanpa dasar. Bahkan ada potensi tambahan dari anggaran yang belum tersalurkan di tahun 2025,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran sebesar itu untuk kepentingan masyarakat luas, terutama dalam membenahi infrastruktur yang rusak dan mempercepat pelayanan publik.
“Kita ingin memastikan bahwa anggaran ini betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari perbaikan jalan yang saat ini masih menyulitkan warga, hingga pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan sekolah-sekolah yang membutuhkan renovasi. Termasuk juga infrastruktur dasar di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Dengan optimisme tinggi, Ahmad Yani berharap seluruh program pembangunan prioritas bisa terealisasi dengan maksimal melalui APBD 2026.
“Rp7,3 triliun itu bukan angka kecil. Ini peluang besar bagi Kukar untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Harapan kami, nilainya bisa bertambah dan betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv/fi)
