SINTESANEWS.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Faisal, menyatakan komitmennya untuk turut mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Loa Kulu, meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan tersebut.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu dan masyarakat Loa Janan.

Dalam pertemuan itu, Andi Faisal mengingatkan pentingnya strategi komunikasi dan kerja sama antara pemerintah desa dan anggota DPRD dalam memperjuangkan anggaran.

“Tidak bisa juga teman-teman Apdesi Loa Kulu menyalahkan daerah lain yang mendapatkan anggaran lebih besar. Ini kembali ke bagaimana teman-teman DPRD bisa memajukan dapilnya masing-masing,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, kunci pengalokasian anggaran terletak pada peran aktif anggota DPRD dalam menyuarakan kebutuhan wilayah pemilihannya.

Ia menekankan bahwa setiap anggota dewan telah disumpah untuk mengemban amanah rakyat, termasuk memperjuangkan pembangunan di daerah yang mereka wakili.

Meski bukan berasal dari Dapil Loa Kulu–Loa Janan, Andi Faisal menegaskan akan tetap membantu mengawal proses penganggaran di wilayah tersebut.

“Saya pribadi, walaupun bukan dari dapil Loa Kulu, akan tetap bantu. Sudah menjadi komitmen kami di Komisi IV untuk memperjuangkan aspirasi ini,” katanya.

Dalam RDP tersebut, telah disepakati empat program prioritas yang diusulkan oleh masyarakat Loa Kulu untuk segera ditindaklanjuti.

Keempatnya meliputi dua proyek perbaikan jalan, satu pembangunan jembatan, serta rehabilitasi atau pembangunan fasilitas pendidikan.

“Barang itu tidak susah lah,” ucap Andi Faisal.

Ia menilai program-program tersebut realistis dan memungkinkan untuk dituntaskan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun ke depan.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa dalam lima tahun ke depan, kondisi infrastruktur dan layanan dasar di Loa Kulu bisa jauh lebih baik dari sekarang, asal didukung dengan proses penganggaran yang konsisten dan kolaboratif.

RDP ini menjadi momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan kebutuhan riil mereka kepada para pemangku kebijakan.

Bagi DPRD Kukar, ini menjadi salah satu bentuk nyata kerja representatif dalam menyalurkan suara rakyat ke dalam kebijakan pembangunan yang berpihak pada daerah-daerah yang masih tertinggal. (Adv/fi)