SINTESANEWS.ID – Bencana longsor yang melanda Kecamatan Loa Janan tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang terdampak.
Namun, di tengah tantangan tersebut, muncul kabar baik dari anggota Komisi III DPRD Kukar, Johansyah, yang mendorong percepatan pembangunan rumah relokasi sebagai solusi jangka panjang bagi warga yang harus meninggalkan tempat tinggalnya.
Johansyah menjelaskan bahwa saat ini proses pendataan warga sudah berjalan, terutama terkait legalitas lahan yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi.
“Kami sudah mulai pendataan terkait alas hak atau legalitas lahan. Minggu ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) akan turun untuk mengambil titik koordinat dan segera memulai pembangunan rumah,” ujarnya pada Senin, 2 Juni 2025.
Salah satu tantangan utama dalam proses relokasi adalah memastikan bahwa semua warga yang terdampak memiliki hak yang jelas atas lahan yang akan mereka tempati.
Untuk itu, Johansyah mengajak pemerintah desa dan kecamatan untuk memfasilitasi penerbitan surat keterangan lahan secara gratis bagi warga yang belum memiliki legalitas.
“Bagi warga yang belum memiliki legalitas, saya minta kepada Kepala Desa dan Camat untuk membantu mempermudah dan menggratiskan pembuatan surat lahan. Ini penting agar semua warga bisa mendapatkan hak yang sama untuk direlokasi ke tempat yang aman dan layak,” tegas Johansyah.
Johansyah juga mengingatkan bahwa proses relokasi dan pembangunan rumah baru bukanlah hal yang instan. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dan kesabaran dari masyarakat agar semua berjalan lancar dan sesuai harapan.
“Harapan saya, mari kita semua bersabar dan bekerja sama. Tidak ada yang perlu merasa lebih besar perannya, karena tujuan kita sama, yaitu membantu masyarakat Loa Janan dan seluruh Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Langkah konkret DPRD Kukar melalui dorongan percepatan pembangunan rumah relokasi menunjukkan komitmen nyata untuk membantu warga terdampak longsor di Loa Janan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan solusi yang aman serta nyaman bagi masyarakat. (Adv/fi)
