SINTESANEWS.ID – Ketua Generasi Muda Kutai Kartanegara (GEMA Kukar), Ihwan, menyoroti serangkaian persoalan yang terjadi di PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).
Ihwan bilang, belum tuntas dugaan pencemaran lingkungan yang merugikan nelayan budidaya kerang dara di Muara Badak, kini muncul masalah baru di sektor transportasi yang menambah keresahan masyarakat lokal.
Menurut Ihwan, para nelayan yang menggantungkan hidup dari budidaya kerang dara hingga saat ini masih menunggu kejelasan terkait dugaan pencemaran yang menyebabkan gagal panen mereka.
Kata dia, limbah dari aktivitas PT. PHSS diduga kuat menjadi penyebab utama kerugian yang dialami nelayan, namun hingga kini belum ada penyelesaian konkret dari pihak perusahaan.
“Jangan lagi PT. PHSS menambah masalah baru. Masalah pencemaran lingkungan yang mengancam mata pencaharian nelayan di Muara Badak saja belum selesai, sekarang muncul lagi persoalan lain di sektor transportasi,” ujar Ihwan.
Saat ini, permasalahan terbaru yang muncul adalah terkait pergantian kontraktor transportasi di PT. PHSS. PT. Ramai Jaya Abadi (RJA), pemenang tender baru di bidang transportasi, disebut tidak mengakomodir karyawan dan pengusaha transportasi lokal yang sebelumnya bekerja di bawah PT. Prima Armada Jaya (PAR), kontraktor sebelumnya.
Akibatnya, lanjut Ihwan, banyak pekerja lokal yang kehilangan pekerjaan, sementara pengusaha transportasi yang telah berinvestasi besar kini terancam mengalami kerugian finansial.
Pada 21 Maret 2025, situasi ini memicu aksi protes yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Muara Jawa dan Samboja di gerbang utama PT. PHSS.
Masyarakat menuntut PT. RJA untuk mengakomodir kembali karyawan dan pengusaha transportasi lokal yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut.
Menurut informasi dari pengusaha transportasi lokal, mereka telah melakukan peremajaan unit kendaraan sesuai permintaan PT. PAR saat masih menjadi kontraktor transportasi di PT. PHSS.
Ihwan mengatakan bahwa sebagian besar kendaraan yang mereka gunakan masih baru karena sebelumnya mereka diminta untuk memperbarui armada.
Lebih lanjut, banyak dari mereka membeli kendaraan secara berpatungan, dengan dua hingga tiga orang bersama-sama membeli satu unit.
Kini, dengan dikeluarkannya mereka dari sistem transportasi di PT. PHSS, mereka menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan kendaraan yang mereka beli untuk memenuhi standar yang sebelumnya ditetapkan.
“Saya meminta kepada pihak PT. PHSS untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat lokal semakin sengsara akibat keputusan yang tidak berpihak pada mereka,” tegas Ihwan.
Ia menambahkan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Kukar selama ini sudah sangat besar. Namun, sayangnya, masyarakat sekitar wilayah kerja PT. PHSS justru harus menghadapi berbagai permasalahan yang tak kunjung selesai.
“Sekali lagi saya meminta kepada pihak PT. PHSS untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan jangan menambah masalah lagi. Tidak cukupkah SDA Kukar diambil? Jangan sampai masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja PT. PHSS ini justru semakin menderita karena berbagai kebijakan yang merugikan mereka,” pungkasnya. (ar)
