SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menyoroti derasnya arus investasi yang masuk ke wilayah Bumi Etam. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang didorong oleh investasi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan pengawasan yang kuat. Kita tidak menolak investasi, tetapi jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tertutup,” ujar Ananda dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (22/5/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Ananda di tengah meningkatnya minat investor, terutama di sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta sosial.
Ia mengingatkan bahwa Kaltim, dengan posisi strategis dan kekayaan sumber daya alamnya, kerap menjadi incaran investasi skala besar. Namun, Ananda menekankan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat setempat.
“Jangan jadikan rakyat sebagai penonton di daerahnya sendiri. Informasi seperti AMDAL dan rencana kerja perusahaan harus terbuka, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahap investasi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memastikan seluruh izin usaha dan dokumen lingkungan tersedia dan mudah diakses publik. Hal ini, kata dia, merupakan langkah awal untuk mencegah konflik sosial dan lingkungan di kemudian hari.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu melibatkan warga sejak awal, bukan hanya saat proyek berjalan atau ketika muncul permasalahan.
“Kalau rakyat tidak diberi ruang, maka mereka hanya akan menanggung dampaknya tanpa tahu-menahu asal-usul proyek tersebut. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.
Selain itu, Ananda juga meminta agar DPRD dan lembaga pengawas lainnya menjalankan fungsi kontrol secara aktif. Ia berharap seluruh pihak dapat memastikan bahwa investasi membawa manfaat nyata, bukan sekadar memperkaya segelintir kelompok.
Dengan arus investasi yang terus tumbuh, Ananda menegaskan bahwa pembangunan di Kaltim harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. “Rakyat harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek. Itulah esensi dari pembangunan yang berkeadilan,” tutupnya. (Adv)
