SINTESANEWS.ID — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024, menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan realisasi proyek di lapangan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pansus, Agus Suwandy, dalam keterangannya usai agenda pengawasan.
Menurut Agus, beberapa proyek strategis yang tercantum dalam dokumen LKPj tercatat telah rampung secara administratif, namun hasil pengecekan langsung di lapangan menunjukkan progres yang belum optimal.
“Bahkan bisa jadi kami lebih banyak menemukan karena kami langsung turun ke lokasi. Ada proyek yang di laporan administrasi dinyatakan selesai, tapi saat dicek di lapangan, progresnya belum sesuai,” ungkap Agus, Selasa (27/5/2025).
Temuan ini, kata Agus, menunjukkan perlunya penguatan sistem pelaporan dan pengawasan internal di jajaran Pemerintah Provinsi. Ia menilai masih banyak proyek pembangunan yang dikejar secara administratif, tetapi belum memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjut, Pansus tengah merampungkan laporan akhir yang akan memuat gabungan temuan lapangan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi yang disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kaltim.
“Laporan ini akan kami serahkan dengan rekomendasi konkrit yang bisa ditindaklanjuti. Harapannya, apa yang kami temukan bisa menjadi pijakan dalam menyusun program pembangunan ke depan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tambah Agus.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan Pansus tidak sekadar mencari kesalahan, melainkan memberikan masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik.
Selain itu, DPRD berharap keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses evaluasi bisa lebih terbuka.
Setiap OPD yang terlibat dalam proyek strategis diminta aktif menjelaskan kondisi di lapangan dan menindaklanjuti catatan yang diberikan DPRD maupun BPK.
“Pemerintah jangan hanya defensif. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat menerima manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan,” tegas Agus.
Pansus juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi realisasi proyek pembangunan di daerah sangat diperlukan.
Transparansi publik dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami terbuka menerima laporan dari masyarakat jika menemukan ketidaksesuaian proyek. Semakin banyak mata yang mengawasi, maka kinerja pemerintah akan makin baik,” pungkasnya.(Adv)
