SINTESANEWS.ID — Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis, menilai masalah utama bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada sistem administrasi dan validasi data yang belum optimal.

“Masalah sebenarnya ada di administrasi dan validasi data guru di sekolah maupun daerah. Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan pemerintah pusat masih belum dimanfaatkan maksimal,” kata Darlis, Sabtu (7/6/2025).

Menurutnya, data yang tidak diperbarui dan tidak sinkron menyebabkan proses pencairan insentif terhambat di pusat, sehingga guru honorer harus menunggu lama untuk menerima haknya.

Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan guru yang menjadi tulang punggung pendidikan, khususnya di daerah pelosok.

Darlis mendesak Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam membimbing sekolah memperbaiki dan memperbarui data agar proses pencairan insentif dapat berjalan lancar.

“Kelalaian dalam administrasi ini merupakan ketidakadilan struktural yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penghargaan terhadap guru honorer harus diwujudkan dalam sistem yang efektif, bukan hanya menjadi janji dalam pidato atau rencana semata. Komitmen tersebut dianggap krusial untuk menjaga kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. (Adv)