SINTESANEWS.ID – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyerukan perlunya afirmasi khusus dalam pembangunan untuk Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), daerah perbatasan yang dinilai masih tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar.

Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin usai menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Mahulu di Samarinda, Kamis (12/6/2025). Ia menyebut kondisi Mahulu saat ini menggambarkan ketimpangan pembangunan yang belum terselesaikan di wilayah Kaltim.

“Dari 18.000 kilometer persegi wilayah Mahulu, hanya 18 kilometer jalan yang beraspal. Ini bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan masih jauh dari harapan,” kata Hasanuddin.

Ia menilai, meski Mahulu memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, kompleksitas geografis dan keterisolasian wilayah justru menuntut perhatian lebih besar dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Mahulu tidak boleh diperlakukan seperti daerah biasa. Ini wilayah perbatasan yang strategis, dan harus dilihat dalam kerangka keadilan pembangunan dan ketahanan nasional,” ujarnya.

Hasanuddin juga menyoroti ironi sumber daya alam yang melimpah di Mahulu, namun belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

“Tambang dan perkebunan ada, tapi tenaga kerja lokal minim terserap. Yang diekspor kekayaannya, sementara warganya tertinggal,” ucapnya.

Ketua DPRD Kaltim ini menegaskan perlunya kehadiran negara dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, pendidikan, dan kesehatan di Mahulu. Menurutnya, keterisolasian wilayah perbatasan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Kita bicara soal keadilan. Kalau negara terus absen di perbatasan, maka bicara ketahanan dan kedaulatan jadi tidak relevan,” tegasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, berkomitmen untuk mengawal aspirasi warga Mahulu agar tidak berhenti hanya sebagai seremonial audiensi. Ia menyebut akan membawa isu ini ke pembahasan APBD dan forum nasional.

“Mahulu butuh tindakan nyata, bukan janji. Kami akan suarakan hingga ke pusat agar ada afirmasi anggaran dan kebijakan,” tutupnya.(Adv)