SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedalaman, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, meminta pemerintah daerah segera bertindak dan tidak membiarkan masyarakat terus menjadi korban akses jalan yang rusak berat.
Sorotan tersebut disampaikan Guntur usai menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Senin, 23 Juni 2025. Ia menyebut jalur darat dari Kukar menuju Kutai Barat mengalami kerusakan parah, termasuk ruas Jalan Bayan yang sempat dilintasi Gubernur Kaltim saat melakukan kunjungan kerja.
“Pak Gubernur lewat darat ke DPRD Kutai Barat. Jalur yang dilewati rusaknya luar biasa,” ujar Guntur.
Ia menjelaskan, sebagian besar jalan tersebut dulunya berupa rawa yang ditimbun untuk dijadikan akses utama. Namun hingga kini, sekitar 15 kilometer belum disemenisasi dan kerap rusak karena banjir.
“Dulu sempat diaspal, tapi karena banjir terus, cepat rusak. Sekarang mulai disemenisasi, dan itu langkah tepat,” tambahnya.
Guntur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama bagi pemerintahan baru Kukar. Menurutnya, luas wilayah dan medan yang sulit membuat perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak, meski penduduknya tidak sebanyak kabupaten lain.
“Perjalanan dari Samarinda bisa sampai delapan jam. Ini tantangan besar yang harus dijawab,” ucapnya.
Selain faktor alam, Guntur juga menyoroti kontribusi negatif dari aktivitas kendaraan tambang dan perusahaan besar seperti sawit dan batu bara yang menggunakan jalan umum untuk distribusi logistik. Ia menegaskan, penggunaan jalan publik oleh kendaraan bertonase besar menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur, perusahaan harus punya jalan sendiri. Jalan umum itu hak masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut serta masyarakat, guna menciptakan solusi bersama dalam menjaga infrastruktur jalan yang ada.
“Kalau jalan rusak, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(Adv)
