Home » Advertorial » DPRD Kaltim » DPRD Kaltim Minta Prioritas Jalan Terpencil: “Keadilan Pembangunan Harus Dimulai dari Pinggiran”

DPRD Kaltim Minta Prioritas Jalan Terpencil: “Keadilan Pembangunan Harus Dimulai dari Pinggiran”

Rabu,4 Juni 2025 07:17WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Buruknya kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kaltim. Dari total 931 kilometer jalan provinsi, sebanyak 168 kilometer masih belum dalam kondisi mantap hingga Mei 2025.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menilai lambannya pembangunan jalan di daerah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat sebagai bentuk ketimpangan kebijakan yang perlu segera dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi.

“Kalau jalan antar-desa masih rusak parah, jangan bicara soal konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini menyangkut akses ke pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

Menurut data Dinas PUPR-PERA Kaltim, tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini baru mencapai 82,21 persen. Sebagian besar kerusakan berada di kawasan non-perkotaan yang selama ini luput dari skala prioritas pembangunan.

Apansyah mengkritik kecenderungan alokasi anggaran infrastruktur yang terlalu terpusat di kawasan perkotaan dan proyek besar, seperti jalan tol.

“Tol Samarinda-Bontang memang strategis, tapi jangan sampai jalan penghubung kampung yang jadi urat nadi warga malah terabaikan. Itu justru jalan yang digunakan sehari-hari,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya respons terhadap kerusakan jalan di Mahulu, terutama saat musim hujan. Minimnya drainase membuat perbaikan jalan tak bertahan lama dan harus terus diulang.

“Jalan rakyat bukan jalan tol. Tapi jangan sampai karena statusnya bukan proyek besar, jadi diabaikan. Pemerintah harus hadir di daerah yang paling butuh,” tambahnya.

Apansyah meminta agar Gubernur dan jajaran Dinas PUPR menyusun peta jalan infrastruktur yang berpihak pada wilayah terisolasi, serta memastikan distribusi anggaran pembangunan tidak timpang.

“Kalau ingin tingkat kemantapan jalan tembus 85 persen tahun ini, maka fokus harus digeser ke pinggiran. Keadilan pembangunan itu bukan jargon, tapi harus dibuktikan lewat kebijakan,” tandasnya.

DPRD Kaltim memastikan akan mengawal anggaran Rp2,6 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur tahun ini agar tidak hanya dinikmati wilayah strategis, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang selama ini terpinggirkan.(Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK