SINTESANEWS.ID- Kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir, menyebut pemerintah provinsi kurang memberikan perhatian serius terhadap nasib para pengajar pendidikan agama nonformal ini, meski peran mereka sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda.
“Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan pondasi peradaban,” ujar La Ode saat diwawancarai, Senin (26/5/2025).
Ia menegaskan, sebagian besar guru TPA masih hidup dalam kondisi serba terbatas, mengandalkan insentif sukarela dari wali murid atau masyarakat sekitar. Padahal, kontribusi mereka tidak kalah besar dibanding guru formal lainnya.
“Ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem kesejahteraan guru. Pendidikan agama bukan sekadar pelengkap, tapi pilar utama pembentukan moralitas,” tambah politisi asal Partai Demokrat itu.
Menurut La Ode, hingga kini belum ada regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur pemberian tunjangan atau insentif rutin bagi guru TPA. Padahal, pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan sangat dibutuhkan di tengah tantangan moral generasi muda saat ini.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan dana hibah pendidikan keagamaan secara khusus melalui APBD. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan guru TPA.
“Kalau guru formal bisa mendapat tunjangan profesi, kenapa guru TPA tidak? Mereka juga mendidik, bahkan menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan anak-anak, yaitu akhlak dan keimanan,” ujarnya.
La Ode juga mengusulkan agar Dinas Pendidikan dan Biro Kesra Provinsi Kaltim duduk bersama untuk menyusun skema dukungan yang adil dan terukur. Termasuk di antaranya pelatihan peningkatan kapasitas dan standarisasi kurikulum TPA.
“Saya kira ini bukan hanya soal keuangan, tapi pengakuan negara terhadap kerja sunyi mereka. Kita butuh sistem yang memberi rasa aman dan layak bagi para pengajar ini,” tegasnya.
Selain aspek insentif, ia juga menyoroti pentingnya pendataan jumlah dan sebaran guru TPA di Kaltim. Menurutnya, selama ini data yang tidak terintegrasi menyulitkan proses perencanaan kebijakan.
“Kalau datanya tidak ada atau tersebar di berbagai instansi, bagaimana mau kita desain intervensi kebijakannya? Ini tugas pemerintah untuk merapikannya,” katanya.(Adv)
