SINTESANEWS.ID- Potensi besar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum tergarap maksimal akibat lemahnya perencanaan dan kurangnya integrasi kebijakan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyebut kawasan tersebut bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru jika dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
“Daerah pesisir dengan kawasan garis pantai, laut, dan pulau-pulau kecil memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Ini bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat,” ujar Husin saat dihubungi, Minggu (25/5/2025).
Husin mengungkapkan bahwa Kaltim memiliki garis pantai yang panjang serta kekayaan ekosistem laut yang luar biasa. Namun, hingga kini belum ada terobosan signifikan dari pemerintah provinsi dalam merancang kebijakan pembangunan pesisir secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan pesisir sebagai satu kesatuan sistem, yang menyatukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, pengelolaan yang terintegrasi dapat mempercepat pembangunan kawasan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah akan membuka peluang besar, termasuk mempercepat konektivitas dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir,” jelas politisi dari Fraksi Demokrat–PPP itu.
Lebih lanjut, Husin menyoroti minimnya infrastruktur dasar di sejumlah wilayah pesisir seperti di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser.
Ketimpangan akses transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan masih menjadi persoalan utama yang membuat daerah-daerah tersebut tertinggal dalam pembangunan.
“Banyak desa pesisir yang hingga kini belum punya akses jalan memadai. Jika infrastruktur tidak dibenahi, potensi ekonomi laut kita akan terus stagnan,” tegasnya.
DPRD, kata Husin, tengah mendorong pembentukan kebijakan lintas sektor antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, serta Dinas PUPR untuk menyusun peta jalan pembangunan kawasan pesisir berbasis potensi lokal.
Ia juga mendorong partisipasi swasta dalam investasi sektor kelautan, perikanan, hingga pariwisata bahari di kawasan pesisir.
Namun, ia mengingatkan bahwa investasi harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal.
“Prinsipnya harus inklusif. Jangan sampai pembangunan justru menggusur nelayan atau merusak ekosistem. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Sebagai informasi, Kalimantan Timur memiliki lebih dari 1.000 kilometer garis pantai dan ratusan pulau kecil yang tersebar di sejumlah kabupaten.
Namun hingga kini, pengelolaan kawasan tersebut belum ditangani melalui rencana tata ruang pesisir yang komprehensif.
Husin berharap Pemprov Kaltim segera menyusun kebijakan pembangunan pesisir dalam kerangka Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang terintegrasi dengan RPJMD dan rencana strategis lainnya.(Adv)
