SINTESANEWS.ID- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan Kota Bontang melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi, khususnya dalam hal dukungan anggaran.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2026 di Pendopo Wali Kota Bontang, Senin (14/4/2025).

Musrenbang yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjadi forum penting dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Hadir sebagai narasumber antara lain Kabid PPM Bappeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan, serta Sekda Kota Bontang Aji Erlynawati.

Shemmy, yang mewakili Daerah Pemilihan VI (Bontang, Kutim, dan Berau), menyampaikan bahwa sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan dan perekonomian, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan dukungan anggaran, termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi.

“Apalagi saya duduk di Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian, tentu saja saya sangat mendukung segala bentuk alokasi dana provinsi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di Kota Bontang,” ujar Shemmy.

Ia menekankan bahwa Bankeu dari Pemerintah Provinsi harus tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan kota.

Menurutnya, keberhasilan RKPD sangat ditentukan oleh komunikasi efektif antara pemerintah kota dan DPRD provinsi dalam memperjuangkan kebutuhan daerah.

Selain itu, Shemmy juga mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam Musrenbang, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga perwakilan masyarakat.

Ia menyebut Musrenbang sebagai proses demokratis yang penting dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.

“Musrenbang seperti ini menjadi ruang dialog terbuka, tempat seluruh pemangku kepentingan bisa menyuarakan kebutuhan masyarakat secara langsung. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tambahnya.

Ia juga berharap hasil Musrenbang ini dapat dirumuskan menjadi kebijakan nyata dalam RKPD Kota Bontang 2026 yang pro terhadap kebutuhan riil warga.

Menurutnya, isu-isu seperti ketahanan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama.

Shemmy menutup dengan komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Bontang di tingkat provinsi.

“Pembangunan yang inklusif dan merata hanya bisa tercapai jika seluruh elemen pemerintahan bergerak secara sinergis,” tutupnya.(Adv)