SINTESANEWS.ID- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut program tersebut sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.
Dalam keterangannya, Ekti yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Kutai Barat ini menilai bahwa pelaksanaan program MBG sangat relevan dengan kondisi di Kalimantan Timur, terutama di daerah pedalaman yang masih menghadapi kesenjangan akses terhadap makanan bergizi.
“Sebagai anggota DPRD, kami tentu sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis ini, apalagi program ini adalah bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo. Masyarakat sudah mulai bertanya kapan program ini dimulai, dan kami siap mengawal pelaksanaannya di Kaltim,” ujar Ekti.
Program MBG dirancang untuk menjangkau anak usia PAUD hingga SMA/SMK, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ekti menyebut kelompok-kelompok tersebut sebagai segmen paling rentan terhadap persoalan gizi buruk dan stunting.
Oleh karena itu, ia menilai program ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menjadi investasi masa depan bangsa.
“Kalau sejak dini anak-anak kita mendapat asupan gizi yang cukup, tentu ini akan berdampak pada tumbuh kembang mereka, baik secara fisik maupun kemampuan belajar,” lanjutnya.
Namun demikian, Ekti juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program MBG di daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu akan menghadapi tantangan serius dalam hal distribusi.
Ia menjelaskan, akses ke wilayah-wilayah tersebut masih sangat terbatas, dan membutuhkan skema logistik khusus agar penyaluran bantuan tidak terhambat.
“Kalau di Kubar saja hanya empat dari 16 kecamatan yang mudah dijangkau, sisanya perlu perhatian ekstra. Kami berharap pemerintah pusat juga mempertimbangkan tantangan geografis ini dalam merancang sistem distribusi,” tambahnya.
Selain distribusi, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung pembiayaan dan pengawasan program.
Menurutnya, jika pelaksanaan MBG bisa dilakukan secara terpadu, maka program ini akan menjadi salah satu kebijakan paling berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD Kaltim siap mendukung dari sisi anggaran dan pengawasan. Yang terpenting, program ini harus tepat sasaran dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Ekti.(Adv)
