SINTESANEWS.ID — Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan. Salah satu ruas yang mendapat perhatian adalah jalan pendekat Ambulu–Minung di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang kondisinya dinilai belum optimal meski telah mengalami perbaikan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman, menilai perlunya konsistensi dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat infrastruktur di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN.
“Kita perlu pemerataan perhatian. Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan di daerah penyangga harus tetap dikawal,” tegas Abdurahman, Selasa (27/5/2025)
Ia menyatakan bahwa keberadaan jalan yang layak di wilayah penyangga akan menjadi penentu kelancaran akses logistik, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat menuju kawasan inti IKN.
Jika konektivitas terganggu, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap percepatan pembangunan IKN.
Lebih lanjut, Abdurahman mendorong agar status beberapa ruas jalan non-provinsi segera diubah agar dapat masuk dalam skema pembiayaan pembangunan oleh pemerintah provinsi.
Dengan perubahan status tersebut, anggaran pemeliharaan maupun peningkatan jalan bisa lebih mudah dialokasikan.
Namun jika perubahan status belum memungkinkan dalam waktu dekat, ia mengusulkan agar skema bantuan keuangan (bankeu) digunakan sebagai solusi jangka menengah.
“Bantuan keuangan bisa menjadi alternatif untuk menambal kebutuhan yang ada sambil menunggu status jalan berubah,” ujarnya.
Dengan dukungan tujuh legislator dari daerah pemilihan PPU dan Paser, Abdurahman memastikan pihaknya akan mengawal proses pembahasan anggaran agar lebih berpihak pada wilayah-wilayah strategis yang menopang IKN.
Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan daerah pemilihan, tetapi menyangkut masa depan Kalimantan Timur.
“Ini bukan cuma soal dapil, tapi soal posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia. Maka kita semua wajib memastikan wilayah sekitar IKN mendapat dukungan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya.(Adv)
