SINTESANEWS.ID – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak percepatan penanganan bencana longsor di kawasan Batuah, Kilometer 28 poros Samarinda–Balikpapan. Longsor yang terjadi beberapa waktu lalu itu membuat jalur utama penghubung dua kota terbesar di Kaltim terganggu, memicu keresahan masyarakat dan pengendara.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai penanganan darurat belum berjalan optimal dan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim untuk mempercepat proses normalisasi jalur.
“Ini jalur vital untuk ekonomi dan mobilitas masyarakat. Prioritas utama sekarang adalah membuka akses sementara yang aman dan bisa dilintasi kendaraan,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Subandi menyebut, DPRD akan terus mengawal proses penanganan, termasuk rencana perbaikan jangka panjang. Ia mengingatkan agar penanganan tidak berhenti pada tambal-sulam semata, melainkan dilandasi kajian teknis yang komprehensif.
“Kita dorong solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Jangan hanya reaktif saat bencana, tapi juga preventif ke depan,” tegas politisi PKS itu.
Terkait munculnya wacana pengalihan status jalan dari nasional menjadi provinsi, Subandi menepis hal tersebut dan menyebut belum menjadi bagian dari agenda resmi pembahasan.
“Itu tidak relevan untuk saat ini. Pengalihan status jalan adalah proses panjang, bukan solusi instan dalam situasi darurat,” katanya.
Isu lain yang ikut mencuat adalah dugaan keterkaitan longsor dengan aktivitas tambang di sekitar wilayah Batuah. Subandi menyatakan pihaknya masih akan mendalami informasi tersebut dan berencana melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.
“Kami harus cek langsung di lapangan agar tidak ada simpang siur. Semua informasi harus diverifikasi,” ujarnya.
Longsor di Batuah telah menimbulkan antrean panjang kendaraan, menghambat distribusi logistik, dan memengaruhi aktivitas warga di dua kota. Komisi III mengingatkan agar penanganan tidak hanya menjadi urusan teknis semata, tapi dilihat sebagai persoalan strategis yang menyangkut keselamatan dan ekonomi publik.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tanah dan aktivitas sekitar jalur longsor mutlak diperlukan. Ini bukan yang pertama, dan bisa terjadi lagi jika tidak ditangani serius,” tutup Subandi.(Adv)
