SINTESANEWS.ID- Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 9 April 2025, guna merespons gejolak di masyarakat terkait dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan mencuat di Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyebut RDP ini digelar bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai upaya mencari kejelasan dan solusi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU.
“Kami menghadirkan pihak-pihak terkait bukan untuk mengadili, tapi agar ada penjelasan terbuka. Ini bagian dari hak konstitusional kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya saat memimpin rapat di Gedung DPRD Kaltim.
Sabaruddin menilai, persoalan BBM oplosan telah menimbulkan dampak luas, terutama bagi pengemudi ojek online hingga masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Ia menekankan bahwa perlindungan konsumen harus ditegakkan sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
“Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Artinya, pengguna BBM berhak mendapatkan jaminan kualitas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung banyaknya keluhan terkait kendaraan yang mengalami masalah seperti ‘brebet’ akibat dugaan BBM berkualitas rendah. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi dari semua pihak sangat dibutuhkan.
“Kami sengaja mengundang Pertamina dan instansi terkait untuk duduk bersama dan mencari formula penyelesaian. Ini harus ditangani dengan serius dan terbuka,” tegasnya.
Komisi II berharap hasil RDP ini dapat menjadi acuan langkah konkret dalam mengatasi keresahan masyarakat sekaligus memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan BBM di Kalimantan Timur. (Adv)
