SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti buruknya koordinasi antarinstansi pemerintahan sebagai penyebab utama lambannya penyelesaian persoalan banjir dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Kaltim.

Dalam pernyataannya, Ananda menyebut sejumlah masalah seperti drainase tersumbat, jalan lingkungan rusak, dan minimnya perawatan fasilitas umum sebagai bukti lemahnya tata kelola pembangunan. Ia menilai kondisi ini mencerminkan ketidakterpaduan kebijakan antara pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

“Masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Harus ada koordinasi yang kuat dalam perencanaan anggaran dan pemetaan wilayah rawan,” kata Ananda, Selasa (27/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kecenderungan program pembangunan yang hanya bersifat reaktif. Menurutnya, banyak kebijakan hanya muncul saat masalah sudah terjadi, tanpa upaya pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Sering kali pembangunan itu sporadis. Tidak ada pemetaan menyeluruh, akibatnya masalah yang sama terus berulang setiap tahun,” tegasnya.

Ananda mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pemetaan infrastruktur dan menyusun skema anggaran yang sinkron antarwilayah dan antarinstansi. Ia juga menilai evaluasi terhadap proyek-proyek fisik perlu diperkuat agar pelaksanaan di lapangan benar-benar efektif.

DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mengawal proses penganggaran dan pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah mulai melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.

“Kami di DPRD ingin memastikan pembangunan berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang selama ini luput dari perhatian. Aspirasi warga harus menjadi titik awal kebijakan,” pungkasnya.(Adv)