SINTESANEWS.ID – Koperasi sebagai soko guru perekonomian kembali mendapat sorotan tajam. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengingatkan bahwa koperasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif.
Menurutnya, jika program koperasi menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka harus disertai langkah konkret dan sistematis hingga ke level daerah.
Sapto menilai, banyak koperasi yang didirikan hanya demi mengejar target jumlah tanpa memperhatikan kesiapan sumber daya manusia maupun arah usaha yang jelas.
Hal ini berakibat pada banyaknya koperasi yang terbentuk namun kemudian mati suri karena tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Hari ini banyak koperasi yang dibuka tapi nggak jalan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Politikus tersebut menegaskan bahwa pembentukan koperasi harus dilandasi regulasi yang kuat dan pelatihan yang menyeluruh bagi para pengurus maupun anggotanya. Ia menilai bahwa pendekatan substansial lebih penting ketimbang seremonial.
“Regulasinya harus jelas. Kita butuh pelatihan koperasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan,” lanjutnya.
Selain aspek regulasi dan pelatihan, Sapto juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang telah dibentuk.
Menurutnya, tanpa sistem pendampingan yang memadai, koperasi hanya akan menjadi simbol tanpa fungsi nyata. Ia mendorong adanya bimbingan teknis berkelanjutan dari kementerian terkait sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sapto juga menekankan pentingnya legalitas koperasi yang solid. Pengurus harus terdaftar resmi dan memiliki pemahaman manajerial, sedangkan bidang usaha yang dijalankan harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal.
“Koperasi bukan untuk coba-coba. Harus ada arah dan dikelola secara profesional,” tegasnya.
Ia mencontohkan, koperasi yang bergerak di sektor UMKM perlu dirancang secara komprehensif, mulai dari identifikasi komunitas hingga perencanaan rantai pasok dan pemasaran produk.
“Kalau koperasi UMKM, harus jelas. Siapa target pasarnya, produk dijual ke mana, dan bagaimana rantai distribusinya,” kata Sapto.
Kritik Sapto ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat agar tidak sekadar menggulirkan program koperasi sebagai agenda politik.
Tanpa dukungan struktur, pelatihan, dan pengawasan, koperasi berpotensi gagal membawa manfaat ekonomi bagi anggotanya maupun masyarakat luas.
Lebih dari itu, ia berharap pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem koperasi yang sehat.
Ini termasuk kemudahan akses pembiayaan, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi koperasi ke dalam rantai nilai industri lokal.
“Jangan hanya membentuk. Koperasi itu harus diurus dan dikembangkan agar bisa mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv)
