Home » Advertorial » DPRD Kaltim » Serapan Tenaga Kerja Lokal Rendah, DPRD Kaltim Minta Industri Lebih Berpihak pada Fresh Graduate

Serapan Tenaga Kerja Lokal Rendah, DPRD Kaltim Minta Industri Lebih Berpihak pada Fresh Graduate

Selasa,9 Desember 2025 06:21WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti masih rendahnya serapan tenaga kerja lokal di tengah tingginya jumlah lulusan baru setiap tahun di Kaltim.

Reza mencatat, sekitar 52 ribu lulusan memasuki pasar kerja setiap tahun. Namun, peluang kerja yang tersedia dinilai belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru tersebut.

Menurutnya, dunia industri perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, khususnya fresh graduate yang membutuhkan kesempatan pertama untuk memulai karier.

“Kesempatan awal bekerja sangat menentukan masa depan mereka. Dunia industri harus lebih membuka pintu bagi lulusan daerah,” ujar Reza.

Legislator asal Kutai Kartanegara itu menegaskan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan dan kapasitas lapangan kerja yang tersedia. Jika tidak segera dicarikan solusi, kondisi ini berpotensi memperbesar angka pengangguran.

“Jumlah lowongan kerja belum sebanding dengan angka kelulusan. Ini masalah serius yang harus dijawab bersama,” tambahnya.

Selain keterbatasan lapangan kerja, Reza juga menyoroti ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Ia menilai konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha masih belum berjalan optimal.

“Masih banyak ketidaksinkronan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri. Ini yang perlu segera dibenahi,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dapat memperkuat kerja sama secara konkret agar tenaga kerja lokal lebih siap dan terserap optimal, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Kaltim secara berkelanjutan.
(IA/ADV/DPRDKaltim)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK