SINTESANEWS.ID – Menyikapi dinamika fiskal daerah yang masih dalam tahap penyesuaian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengusung formula efisien namun sarat makna dalam merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Alih-alih menggelar selebrasi seremonial mewah yang menelan dana besar, parlemen daerah memprioritaskan agenda aksi sosial dan pemantapan kolaborasi lintas instansi untuk menyapa warga.
Pendekatan ini diambil guna menyesuaikan postur belanja daerah di tengah dinamika keuangan Kota Samarinda yang dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. DPRD menilai bahwa nilai esensial kemerdekaan tidak terletak pada besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan pada sejauh mana dampak kebermanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menguraikan bahwa kedisiplinan pengelolaan anggaran menjadi acuan utama dalam merancang konsep perayaan tahun ini. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal justru melahirkan inovasi gerakan gotong royong tanpa mengurangi khidmat dan semangat kebangsaan.
“Kita memahami kondisi fiskal daerah saat ini menuntut efisiensi di berbagai lini, terutama pasca adanya penyesuaian TKD pusat. Oleh sebab itu, kami mengedepankan pola kolaborasi. Perayaan 17 Agustus harus tetap semarak, berdampak, dan hadir langsung di tengah masyarakat tanpa membebani APBD,” ungkap Helmi.
Sebagai wujud nyata dari konsep tersebut, DPRD Kota Samarinda menggandeng Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta RSUD Inche Abdoel Moeis untuk meluncurkan serangkaian program kepedulian publik. Fokus utama kegiatan diarahkan pada penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma serta aksi donor darah masal.
Melalui integrasi program sosial ini, peran masyarakat bertransformasi dari sekadar penonton menjadi partisipan aktif yang merasakan manfaat langsung dari peringatan hari kemerdekaan.
Helmi menggarisbawahi bahwa efisiensi operasional dapat terwujud optimal berkat sinergi antarlembaga. Saling dukung antarinstansi menjadi kunci utama agar rangkaian acara seremonial ini berjalan lancar tanpa memunculkan pos belanja baru yang berlebihan pada struktur anggaran daerah.
“Peringatan kemerdekaan ini momentum bersama. Dengan menggalang kemitraan lintas sektor, seluruh rangkaian kegiatan dapat tertata baik tanpa menambah beban belanja operasional maupun porsi APBD,” terangnya.
Rangkaian kegiatan inklusif tersebut dipusatkan di area halaman Kantor DPRD Kota Samarinda dan terbuka lebar bagi masyarakat umum. Kebijakan ini menegaskan komitmen parlemen untuk menjadikan Gedung Rakyat sebagai ruang terbuka yang menyatu dengan konstituennya.
Langkah efisiensi berbasis kebermanfaatan publik ini sekaligus menjadi preseden bahwa momentum peringatan nasional dapat dikemas secara berkualitas melalui kebersamaan, kepedulian sosial, serta tata kelola anggaran yang rasional. (ADV/RZL)
