SINTESANEWS.ID – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak optimal. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Veridiana Huraq Wang, Senin (23/1/2023).

Realisasi yang rendah ini dibuktikan karena Provinsi Kaltim masuk sebagai nominasi 10 besar daerah yang paling rendah di seluruh Indonesia.

“Padahal pendapatan APBD kita di tahun 2022 itu cukup tinggi di Indonesia, tapi daya belanja kita justru rendah,” ucap Veridiana.

Lantas ini menimbulkan pertanyaan, tak terkecuali dari Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu. Maka dari itu ia mencoba untuk mengoptimalkan pengawasan dalam pembelanjaan di APBD tahun 2023 ini.

“Nanti kita akan coba evaluasi lagi untuk anggaran murni, apalagi di tahun 2023 telah terjadi peningkatan sejumlah kegiatan infrastruktur,” ujarnya.

Kata dia, pengawasan terhadap pembelanjaan anggaran pendapatan, terkhusus di bidang infrastruktur, akan terus dioptimalkan dari tahun sebelumnya yaitu dengan melakukan lelang dini sebagian proyek yang akan dikerjakan, guna menghindari keterlambatan pembangunan.

“Sangat disayangkan apabila terlambat untuk dikerjakan oleh pemerintah karena terlalu kaku oleh aturan-aturan,” jelasnya.

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa aturan memang harus diikuti, namun dengan beberapa pengalaman yang sudah terjadi, maka diharapkan Pemprov Kaltim bisa mengetahui mekanisme yang berlaku.

“Jangan terlalu kaku, mereka bukan orang baru, jadi jangan sia-siakan, karena kita punya anggaran yang besar,” tuturnya.

Dengan jumlah nominal APBD Kaltim yang cukup fantastis, dia berharap agar seluruh anggaran dapat dimaksimalkan, di mana jumlah anggaran Pemprov Kaltim pada 2023 mencapai Rp 17,2 triliun.

“Jangan ada Silpa kalau perlu. Jadi, tolong anggaran itu betul-betul bisa terserap seluruhnya, dan dinikmati oleh warga Kaltim,” tutupnya. (adv)