SINTESANEWS.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar terus dorong pengawasan terhadap aktivitas tambang demi menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
Kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan menjadi sorotan tersendiri bagi Ahmad Yani, Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PDI-P menegaskan perlunya penerapan prinsip good mining practice oleh seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kukar.
“Kalau terkait dengan isu-isu lingkungan, yang paling penting itu bagaimana menggerakkan good mining practice, terutama jika kerusakan disebabkan oleh aktivitas pertambangan,” ujar Ahmad Yani, Kamis (08/05/2025).
Menurutnya, aturan mengenai aktivitas tambang sejatinya sudah sangat jelas. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lahan yang telah mereka olah, termasuk kewajiban untuk melakukan pemulihan atau rehabilitasi lingkungan pasca tambang.
Namun, ia mengungkapkan kekhawatiran atas praktik di lapangan yang kerap melenceng dari rencana. Terlebih lagi, keberadaan aktivitas penambangan ilegal juga menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani.
“Kekhawatiran kita adalah jika penambangan itu tidak sesuai rencana, atau bahkan dilakukan secara ilegal. Ini yang perlu dijaga agar tidak merusak lingkungan lebih jauh,” tegasnya.
Untuk itu, Ahmad Yani mendorong semua pihak, baik pemerintah daerah maupun perusahaan resmi, untuk aktif menjaga konsistensi operasional tambang agar tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi dampak negatif pertambangan. Salah satu langkah konkret yang akan didorong oleh DPRD adalah meningkatkan pengawasan oleh komisi-komisi terkait di DPRD Kukar.
“Kami akan gerakkan semua komisi untuk melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Supaya mereka betul-betul bekerja maksimal dan mematuhi amdal serta kajian lingkungan yang disyaratkan,” katanya.
Ahmad Yani percaya bahwa jika seluruh pihak menjalankan perannya masing-masing, maka aktivitas tambang bisa selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Kuncinya adalah komitmen bersama. Komitmen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Agar pembangunan yang terjadi di Kukar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang,” tutupnya. (Adv/fi)
