SINTESANEWS.ID – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyuarakan perlunya perhatian khusus terhadap para pedagang Pasar Tangga Arung yang hingga kini belum seluruhnya dapat kembali berjualan secara optimal.
Menurutnya, distribusi tempat usaha harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan memprioritaskan pedagang yang memang sudah sejak awal berjualan di pasar tersebut.
“Sebenarnya, distribusi tempat usaha di pasar itu harus dilakukan secara proporsional. Artinya, kita berharap agar petak-petak yang tersedia di Pasar Tangga Arung saat ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memang berhak, terutama mereka yang sejak awal telah berjualan di sana,” ujar Ahmad Yani saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (21/07/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jeda waktu yang cukup lama sejak proses revitalisasi pasar berdampak pada kondisi ekonomi para pedagang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten diharapkan memberikan dispensasi berupa penundaan atau penghitungan ulang retribusi dan pajak, bahkan jika perlu, pembebasan sementara.
“Kalau perlu, diberikan kemudahan dengan cara ditangguhkan pembayarannya terlebih dahulu. Ini bentuk pertanggungjawaban daerah kepada masyarakatnya,” katanya.
Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa beban pungutan yang tinggi dapat mendorong pedagang menaikkan harga barang. Dampaknya, daya beli masyarakat bisa menurun dan menciptakan ketidakseimbangan harga antarwilayah.
“Kalau pemerintah terus mengejar retribusi dan pajak dari pedagang, maka mereka pasti akan menyesuaikan dengan menaikkan harga barang jualannya. Ini tidak ideal,” tegasnya.
Dalam pandangan DPRD, kebijakan kompensasi perlu diberlakukan, baik dalam bentuk pengampunan retribusi maupun masa tenggang pembayaran. Hal ini demi memulihkan usaha para pedagang dan menstabilkan ekonomi pasar lokal.
“Terkait permintaan pedagang agar difasilitasi, tentu kami sangat siap. DPRD sebagai lembaga wakil rakyat sudah pasti berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain mendorong kebijakan fiskal yang lebih berpihak, Ahmad Yani juga mengusulkan agar sektor perbankan turut serta membantu pelaku pasar melalui kemudahan akses permodalan dengan bunga ringan atau tanpa bunga sama sekali.
“Kalau bisa tanpa bunga agar tidak memberatkan. Ini akan sangat membantu menjaga agar harga-harga di pasar tetap stabil,” tuturnya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan harga antara Kukar dan daerah tetangga seperti Samarinda atau Balikpapan. Menurutnya, tingginya biaya distribusi, transportasi, dan retribusi menjadi penyebab utama perbedaan harga tersebut.
Untuk itu, DPRD Kukar berharap pemerintah lebih maksimal dalam memberikan perlindungan dan stimulus kepada para pedagang pasar.
“Mereka adalah tulang punggung perekonomian daerah. Maka, mereka harus difasilitasi dengan sebaik-baiknya,” pungkas Ahmad Yani. (Adv/fi)
