SINTESANEWS.ID – Pemangku adat sering kali hanya hadir saat ada acara seremonial atau penyambutan tamu resmi. Namun bagi Anggota DPRD Kukar Sri Muryani, peran mereka jauh lebih penting dari sekadar pelengkap upacara. Ia menilai, tokoh adat harus diberikan ruang dan peran yang lebih nyata dalam proses pembangunan.
“Pemangku adat punya pengetahuan lokal yang luar biasa. Mereka seharusnya dilibatkan sejak awal dalam musyawarah desa, dalam perencanaan pembangunan, agar program yang dibuat tidak bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat,” tutur Sri Muryani dalam pertemuan dengan tokoh adat Kukar, Senin (19/5/2025).
Ia melihat bahwa selama ini masih ada kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat adat. Banyak kebijakan yang justru menggerus kearifan lokal karena tidak melibatkan pihak yang memahami nilai-nilai tersebut sejak awal.
Sri Muryani menegaskan pentingnya memperkuat posisi pemangku adat dalam struktur sosial. Salah satu caranya adalah melalui dukungan legal seperti memasukkan lembaga adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa, serta memberikan alokasi anggaran untuk kegiatan adat.
“Kalau kita ingin budaya lestari, jangan setengah hati. Hormati mereka yang menjaga budaya. Libatkan mereka secara nyata,” katanya.
Ia bahkan menyampaikan keinginan untuk mendorong regulasi baru yang mengakui kedudukan pemangku adat sebagai mitra strategis pemerintah. Tidak hanya dalam kegiatan budaya, tapi juga dalam isu-isu seperti tata ruang, pendidikan, dan lingkungan.
Menurutnya, langkah ini adalah bagian dari strategi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai lokal, bukan semata mengadopsi pendekatan luar. Ia berharap dengan kebijakan yang lebih inklusif, Kukar bisa tumbuh sebagai daerah maju yang tidak tercerabut dari akar budayanya. (Adv/fi)