Kukar, sintesanews.id – Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Jumadil Anwar menawarkan solusi kepada pemerintah daerah untuk kesuksesan program Kredit Kukar Idaman (KKI).
Setelah diluncurkan pada 28 Oktober 2021, hingga kini baru 160 pelaku UMKM yang mendaftar dalam program tersebut. Selain itu, belum ada satu pun pelaku usaha yang mendapatkan kredit yang berusaha mendukung pengembangan usaha di Kukar ini.
Jumadil mengatakan, program ini perlu disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat. “Programnya bagus. Hanya proses sosialisasi ke UMKM tidak maksimal,” sebutnya, Senin (21/3/2022).
Ia menyebutkan, anggaran Rp 20 miliar yang dialokasikan Pemkab Kukar untuk menyukseskan program tersebut dapat menyerap 800 orang pelaku UMKM.
Jika dibagi ke 18 kecamatan, maka terdapat 44 pelaku UMKM di setiap kecamatan yang mendapatkan kredit tersebut. Untuk mencapai target itu, Jumadil mendorong Pemkab Kukar melibatkan pemerintah desa dan kelurahan.
Kata dia, pemerintah desa dan kelurahan bisa ditugaskan untuk mendata pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam program KKI. “Saya yakin 800 orang bisa kita dapatkan tahun ini,” ucapnya.
Ia juga mendorong Pemkab Kukar agar tak menyamakan program KKI dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya terkait bunga dan agunan. “Karena ini kan program pemerintah daerah,” ujarnya.
Jumadil menyebutkan, ikhtiar dalam menyukseskan program ini membutuhkan kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan perbankan selaku penyalur kredit.
“Ketika kerja-kerja cerdas dan kerja sama tidak dilakukan oleh pihak yang menangani ini, saya takut program ini tidak bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, berdasarkan keterangan perwakilan dari Bankaltimtara, Eka Citra Mei Wahyu, pada dialog publik yang diselenggarakan Kadin Kukar, saat ini yang mendaftar KKI sekitar 160 pemohon. Kemungkinan besar hanya 60 pemohon yang layak mendapatkan kredit tersebut. (*)
Penulis: Halimatu
