SINTESANEWS.ID – Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar, Brigjen TNI Dendi Suryadi dan Alif Turiadi (DEAL), menegaskan komitmen mereka untuk menjaga dan mengangkat derajat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Komitmen ini muncul sebagai bentuk dukungan terhadap Sultan Adji Muhammad Arifin, yang tidak diundang dalam peringatan HUT RI 79 di Ibu Kota Nusantara.
Calon Bupati Kukar, Dendi Suryadi menyebutkan bahwa Sultan merupakan sosok penjaga adat dan tradisi di Kutai.
Sebagai bentuk penghormatan, pasangan DEAL berjanji akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 juta per bulan untuk kebutuhan Kesultanan jika terpilih nanti.
Dendi bilang, anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti kesehatan, perjalanan, kegiatan adat, hingga perjamuan tamu Kesultanan.
Tak hanya itu, pasangan DEAL juga berkomitmen untuk menaikkan anggaran RT yang mulanya 50 juta pertahun menjadi Rp 100 hingga 200 juta.
“Kita akan alokasikan anggaran enam hingga 12 miliar per tahun jika disetujui oleh DPRD. Kesultanan Solo saja bisa, kenapa Kukar tidak? Anggaran RT juga akan kita tingkatkan,” tegas Dendi saat menjawab pertanyaan dari Ketua Remaong Kutai Berjaya (RKB), Hebby Nurlan Arafat, dalam acara konsolidasi pasangan DEAL dengan partai koalisi di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Minggu (25/8/2024) malam.
Dalam sesi tanya jawab tersebut, Hebby Nurlan Arafat juga meminta pasangan DEAL untuk peduli terhadap keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang dianggap sebagai lumbung adat di Kukar.
Hebby menekankan pentingnya menjaga wibawa Kesultanan demi kelangsungan tradisi dan budaya lokal.
Selain itu, Hebby juga mengangkat isu penerimaan tenaga kerja lokal di Kukar.
Ia mengkritik sistem saat ini yang mengharuskan warga pencari kerja membayar mahal untuk masuk ke perusahaan melalui forum atau LSM tertentu.
“Penerimaan tenaga kerja lokal ini harus diperhatikan oleh pasangan DEAL jika terpilih. Kalau bisa, diambil alih oleh pemerintah agar tidak ada lagi karyawan yang masuk lewat forum dengan biaya tinggi,” ujar Hebby.
Hebby juga mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mendirikan balai latihan kerja bagi warga lokal, seperti pelatihan untuk sekuriti, sopir, dan operator.
“Karena saat ini, biaya untuk menjadi sekuriti perusahaan bisa mencapai Rp 5 juta hingga sopir atau operator itu sampai 25 juta kalau lewat forum,” bebernya.
RBK berharap pasangan DEAL, jika terpilih, mengambil langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memperjuangkan kesejahteraan mereka dengan menghapus sistem yang merugikan dalam penerimaan tenaga kerja tersebut. (ar)
