Home » Politik » Nasional » Pengamat Politik UNJ Ajak Debat Luhut dan Cak Imin soal Penundaan Pemilu

Pengamat Politik UNJ Ajak Debat Luhut dan Cak Imin soal Penundaan Pemilu

Senin,14 Maret 2022 11:52WIB

Bagikan :

Jakarta, sintesanews.id Pakar politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menantang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan berdebat soal penundaan Pemilu 2024.

Ia mengaku memiliki data dan banyak argumen untuk mematahkan analisis big data terkait peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang diklaim Cak Imin dan Luhut.

“Banyak argumen untuk kita. Kalau mereka (Cak Imin dan Luhut) ngotot memaksakan tunda pemilu, ya ayo kita bawa di meja perdebatan akademik,” kata Ubed, Senin (14/3/2022).

Pelapor dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan big dataterkait peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang diklaim Cak Imin dan Luhut perlu dibedah.

Menurutnya, sebuah algoritma di media sosial tidak bisa ditafsirkan dan disimpulkan begitu saja.

“Tidak bisa kemudian menafsirkan suatu algoritma dari big data, lalu disimpulkan bahwa masyarakat ingin menunda pemilu,” kata Ubed.

Dia menyatakan wacana penundaan pemilu sudah menyangkut dengan konstitusi serta teori demokrasi. Menurutnya, penundaan pemilu tidak bisa dilakukan hanya karena keinginan elite tertentu. Dalam pandangan konstitusi, sirkulasi kekuasaan harus diatur.

“Demokrasi yang sehat salah satu indikasinya sirkulasi yang normal,” ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.

Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

Ia mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siaran di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).

Nama Ubedilah Badrun mencuat usai melaporkan dua putraJokowi Gibran dan Kaesang atas dugaan korupsi hingga pencucian uang. Gibran dan Kaesang dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015. (cnnindonesia)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

3474362364620514386-min

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK