SINTESANEWS.ID – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Muhammad Ibnu Ridho, menyoroti kondisi infrastruktur jalan di daerah hulu Kukar, khususnya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kota Bangun-Kenohan dan Kota Bangun-Muara Wis.
Sebagai pemuda asli Muara Wis, Ridho menilai pemerintah daerah lamban dalam menangani persoalan ini meski sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.
Menurut Ridho, perbaikan jalan di Desa Sebelimbingan-Tuana Tuha kerap hanya menjadi janji tanpa realisasi.
Ia geram karena kondisi jalan yang rusak parah bisa membahayakan masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
“Saya sering melewati jalan Muara Wis-Kota Bangun, dan saya khawatir jika ada warga dalam kondisi darurat, seperti ibu yang mau melahirkan atau orang kritis, mereka bisa kehilangan nyawa di jalan karena buruknya akses,” ujar Ridho.
Ia juga mengkritik Pemkab Kukar yang dinilai lebih memprioritaskan pelebaran jalan di daerah perkotaan seperti Tenggarong ketimbang memperhatikan akses di wilayah hulu.
Ridho bilang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar seharusnya tidak hanya fokus pada perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan daerah hulu yang turut berkontribusi dalam perekonomian daerah.
“APBD Kukar itu harusnya merata, masyarakat di daerah hulu juga bagian dari Kukar dan membutuhkan perhatian yang serius. Kukar bukan hanya di perkotaan,” tegasnya.
Ridho menyoroti pentingnya akses jalan bagi kehidupan masyarakat, termasuk distribusi barang, ekspor-impor, dan potensi pariwisata.
Ia menilai, tanpa infrastruktur yang memadai, pengembangan ekonomi daerah menjadi sia-sia.
“Kita butuh akses jalan yang layak. Percuma punya gedung besar di sana kalau sulit diakses. Percuma kalau wisata dan sumber daya alam kita melimpah tapi orang kesulitan untuk datang,” lanjutnya.
Ia pun menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut perbaikan jalan di daerah hulu.
Ridho juga menyatakan siap menggandeng berbagai elemen masyarakat dan lembaga lain guna memperjuangkan hak warga atas infrastruktur yang layak.
“Kita akan turun ke jalan jika pemerintah tidak segera bertindak. Karea saya rasa ini persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (ar)
