SINTESANEWS.ID – Menghadapi kesenjangan akses pendidikan menengah di wilayah pedesaan dan terpencil di Kutai Kartanegara (Kukar), DPRD Kalimantan Timur mendorong pengembangan model SMA Terbuka sebagai solusi alternatif bagi siswa yang kesulitan menjangkau sekolah formal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut SMA Terbuka sebagai jawaban atas hambatan geografis dan keterbatasan ekonomi yang masih menghalangi anak-anak melanjutkan pendidikan.
“Kalau harus tunggu bangun sekolah fisik, itu bisa terlalu lama. SMA Terbuka adalah solusi cepat dan fleksibel,” kata Sarkowi, Sabtu (21/6/2025).
Ia mengungkapkan, kendala utama bukan hanya kekurangan daya tampung, tetapi juga lokasi sekolah yang jauh dari permukiman. “Kalau dikatakan tidak ada daya tampung, sebenarnya ada. Tapi banyak sekolah jaraknya jauh dari desa-desa,” ujarnya.
Data mencatat terdapat selisih daya tampung hingga 703 siswa di Kukar tahun ini. Namun, banyak lulusan SMP yang akhirnya putus sekolah karena sulit mengakses fasilitas pendidikan. Di sisi lain, sekolah swasta yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau siswa di luar kawasan perkotaan karena kendala biaya dan minimnya fasilitas.
Sarkowi mendorong agar Pemprov Kaltim segera menyusun regulasi pendukung untuk implementasi SMA Terbuka, termasuk pembelajaran berbasis komunitas dan teknologi.
Ia juga menyoroti kendala lain dalam pembangunan sekolah, seperti persoalan lahan. Salah satu contohnya terjadi di rencana pembangunan sekolah di kawasan Loa Tebu yang terhambat karena belum tersedianya lahan legal.
“Kalau hibah lahan, proses bisa cepat. Tapi kalau pembebasan, itu bisa lama dan rumit,” jelas politisi Golkar tersebut.
Sarkowi menambahkan, banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri lebih memilih menunda sekolah hingga tahun berikutnya. Padahal, pendidikan semestinya tidak boleh tertunda.
“Kita perlu kebijakan yang menjangkau semua anak, termasuk di pesisir dan pegunungan. Pendidikan itu hak, bukan pilihan,” tegasnya.
Ia berharap pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel seperti SMA Terbuka segera diakomodasi dalam kebijakan Pemprov, agar tidak ada anak di Kaltim yang tertinggal dalam akses pendidikan menengah.(Adv)
