SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program pendidikan gratis atau Gratispol. Ia mengingatkan, tanpa basis data yang valid, program ini berisiko tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketimpangan sosial.

“Program pendidikan gratis ini harus dimulai dari data yang benar. Kalau tidak akurat, yang seharusnya berhak justru tidak menerima, dan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Sapto di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (4/6/2025).

Sapto mengungkapkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyaluran beasiswa sebelumnya menjadi peringatan penting agar program Gratispol tidak mengulang kesalahan serupa.

“Dulu beasiswa sering salah sasaran karena data tidak valid. Itu pelajaran penting untuk kita semua,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mendorong adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial untuk memperbarui dan memverifikasi data penerima secara berkala.

Menurutnya, pemutakhiran data harus mengutamakan siswa dari keluarga tidak mampu dan wilayah tertinggal agar keadilan pendidikan benar-benar terwujud.

“Gratispol bisa menjadi fondasi kemajuan pendidikan Kaltim, tapi harus dijalankan dengan sistem yang transparan dan berbasis data,” tegasnya.

Sapto juga menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada integritas pelaksanaan dan kemauan politik semua pihak untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. (Adv)