SINTESANEWS.ID- Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim guna mengevaluasi program strategis sektor kelautan dan perikanan, khususnya terkait ekspor hasil perikanan tahun 2025.

Rapat berlangsung di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kamis (17/4/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung jalannya pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, serta sejumlah anggota komisi lainnya.

Dalam rapat tersebut, terungkap sejumlah kendala yang menghambat pertumbuhan ekspor perikanan Kaltim.

Di antaranya, tingginya tarif pajak impor dari negara tujuan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan, hingga minimnya pelatihan terkait jaminan mutu produk ekspor.

Selain itu, Kaltim juga dinilai masih bergantung pada segelintir pelaku usaha eksportir dan menghadapi hambatan dalam memperoleh nomor registrasi ekspor di pasar luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya peningkatan standar mutu produk perikanan agar mampu menembus pasar global, seperti Amerika dan Eropa.

“Kita harus dorong standarisasi kualitas produk dan branding ikan lokal sebagai komoditas unggulan. Partisipasi dalam pameran dan promosi juga penting untuk memperluas pasar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar program perikanan di Kaltim tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem laut.

Rapat ini juga melibatkan perwakilan dari Badan Mutu KKP Kaltim dan Badan Karantina Indonesia yang turut memberikan masukan teknis terkait prosedur ekspor dan peningkatan daya saing produk kelautan daerah. (Adv)