SINTESANEWS.ID — Isu dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk subsidi terus menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur.
Merespons hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, angkat suara dan menekankan bahwa akar dari persoalan tersebut bukan semata-mata pada lemahnya sistem, tetapi juga pada moral dan integritas individu yang terlibat.
“Kalau kita bicara korupsi, saya pribadi menilai itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah atau aparat saja. Ini adalah tanggung jawab individu yang berkecimpung di dalam masalah itu,” ujar Yenni kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Yenni mengungkapkan, penyelewengan dalam penyaluran pupuk subsidi sangat merugikan petani kecil yang justru menjadi kelompok paling bergantung pada program tersebut.
Ia menilai praktik korupsi seperti ini bukan hanya menyakiti sektor pertanian, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Petani itu adalah ujung tombak ketahanan pangan kita. Kalau pupuk subsidi saja dikorupsi, bagaimana mereka bisa bertahan? Ini bukan soal teknis, tapi soal keadilan sosial,” tegasnya.
Ia pun mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pupuk subsidi ini, dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Selain penindakan, Yenni juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat sistem distribusi dan pengawasan pupuk subsidi.
Penguatan tata kelola, transparansi data penerima manfaat, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi hal yang sangat krusial.
“Dari sisi sistem, memang harus diperbaiki juga. Tapi jangan lupa, pengawasan berbasis masyarakat itu bisa jadi kekuatan tambahan. Libatkan kelompok tani, tokoh lokal, dan pengawas independen,” sarannya.
Lebih lanjut, Yenni juga mendorong penyediaan saluran pengaduan yang efektif dan mudah diakses bagi petani.
Hal ini, kata dia, bisa membantu mendeteksi lebih awal jika ada indikasi penyimpangan atau pungli di lapangan.
“Petani harus punya ruang untuk bersuara. Jangan sampai mereka takut atau tidak tahu ke mana harus mengadu. Pemerintah harus hadir memberi perlindungan,” tutupnya. (Adv)
