Kukar, sintesanews.id – Sekretaris DPD KNPI Kukar H. Fery Eka Solihin angkat bicara terkait tuntutan mundur terhadap Ketua KNPI Kukar, Eko Wulandanu.
Ia menyebutkan bahwa anggapan yang beredar tentang Ketua KNPI Kukar itu adalah kesimpulan yang subyektif dan terlalu buru-buru.
“Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan surat atau protes secara resmi dari DPK-DPK itu. Kok tiba-tiba berita itu muncul? Saya bicara dalam konteks keorganisasian ya,” jelas Fery kepada media ini pada Minggu (22/5/2022)..
Dia melanjutkan, dalam organisasi apa pun, termasuk di KNPI, proses kritik dan otokritik pasti mempunyai mekanisme yang sudah diatur, baik di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun dalam Peraturan Organisasi (PO) yang bisa dijadikan saluran formal.
Kata dia, aturan tersebut harus menjadi dasar bagi anggota maupun pengurus dalam semua tingkatan di sebuah organisasi dalam menyampaikan masalah ataupun kritik.
Terkait tuntutan tersebut, lanjut Fery, pihak DPK KNPI belum pernah menggunakan mekanisme organisasi dalam menyampaikan kritik.
“Kok tiba-tiba menyimpulkan Bung Ketua tidak mampu mengurus DPD KNPI dan menuntut mundur? Saya kira ini sudah satu alasan kenapa saya katakan tuntutan mundur itu subyektif,” tegas Fery.
Dia menjelaskan, hingga hari ini DPD KNPI terus bergerak. Sejak pihaknya dilantik menjadi pengurus, kegiatan-kegiatan yang merupakan agenda wajib seperti Rakerda dan pelantikan maupun kegiatan yang bersifat kreatifitas pemuda berjalan dengan cukup efektif.
Kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan OKP dan DPK juga berjalan. Koordinasi dengan pemerintah daerah intensitasnya meningkat sejak bulan sebelumnya.
“Karena kami ingin ada perhatian lebih kepada KNPI, yang sampai hari ini memang masih minim support, utamanya terkait dengan support anggaran,” sambung Founder Kumala Institue Kukar ini.
Dia mengaku akan membuat pertemuan dengan seluruh DPK. Menurutnya, ada perbedaan antara realitas kerja DPD KNPI dengan kesimpulan yang dibuat oleh DPK.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) selaku penasehat jajaran DPD untuk mengadakan forum pertemuan dengan mereka.
“Ini hanya kesalahpahaman saja. Insyaallah kelemahan-kelemahan komunikasi dan koordinasi yang terlihat dari kejadian ini akan dapat kita carikan jalan keluar yang baik,” tutup Fery. (*)
Penulis: Mursid Mubarak
