SINTESANEWS.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta) mendesak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran, menyusul kebijakan efisiensi nasional dan kondisi defisit keuangan daerah.

Ketua BEM Unikarta, M Ibnu Ridho menilai Pemkab Kukar belum menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Ridho, mengkritik belanja daerah yang dinilai masih boros pada kegiatan non-prioritas seperti konser musik, perjalanan dinas, dan acara seremonial, sementara pembangunan infrastruktur dasar masih minim.

“Masih banyak jalan rusak di kecamatan-kecamatan seperti Tabang, Marangkayu, Samboja, Sebulu, dan Muara Kaman. Ini menunjukkan distribusi pembangunan yang belum merata,” tegasnya.

Di sisi lain, Ridho juga menyoroti pemangkasan anggaran terhadap proyek penting, seperti pembangunan jalan penghubung Kota Bangun–Kenohan yang dinilai vital untuk mobilitas masyarakat empat kecamatan.

Kata dia, proyek itu tertunda, sementara event besar seperti akan Kukarland tetap berjalan dengan alokasi miliaran rupiah.

Menurut Ridho, kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab untuk mengevaluasi ulang program-programnya.
Ia pun mendesak agar pemerintah mengutamakan sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur dasar.

“Kita tidak menolak program hiburan, tetapi dalam kondisi fiskal yang menurun, seharusnya pemerintah mengutamakan program yang berdampak luas. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal rasa tanggung jawab terhadap rakyat,” ujar Ridho.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral, kata Ridho, BEM Unikarta akan mengajukan audiensi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kebijakan lainnya. Dia ingin membuka ruang dialog dan mendorong koreksi kebijakan secara konstruktif.

Ridho juga menegaskan bahwa kritik tersebut bukan semata bentuk oposisi, melainkan suara mahasiswa yang peduli terhadap arah kebijakan daerah.

“Kritik ini bukan penolakan, melainkan bentuk kepedulian kami terhadap arah pembangunan Kukar. Kita ingin anggaran dikelola secara adil, efisien, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.(*)