SINTESANEWS.ID – Dalam upaya memperkuat validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melalui Sekretaris Daerah, Sunggono, membuka Focus Group Discussion (FGD) Serasi Data Terpadu Kesejahteraan Tingkat Kabupaten 2023 di Gedung Serbaguna Kantor Bupati pada Senin (4/12/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghasilkan data yang valid dan interoperabel.

Sunggono menekankan pentingnya membangun sistem satu data yang efisien untuk memudahkan pelayanan publik.

“Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem satu data untuk memudahkan dan menyederhanakan terlaksananya pelayanan publik,” ujar Sunggono.

Ia juga menjelaskan bahwa DTKS merupakan data induk yang berisi informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, yang menjadi acuan dalam program penanganan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Namun, Sunggono mengungkapkan tantangan yang dihadapi Pemkab Kukar dalam memperbarui DTKS. “Bisa saja ada warga yang tidak masuk DTKS tapi kriterianya memenuhi untuk diberikan program kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa faktor penyebab masalah dalam DTKS di Kukar termasuk keinginan oknum yang tidak layak namun ingin menerima bantuan sosial, kecemburuan di masyarakat, dan DTKS yang kurang update.

Sunggono menuturkan bahwa pada evaluasi DTKS November 2022, ditemukan sekitar 37% dari data tersebut tidak dapat ditemukan di lapangan.

“Hal ini merupakan tantangan bagi Pemkab Kukar apalagi data hasil evaluasi ini terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG),” pungkasnya.(Indirwan)