SINTESANEWS.ID – Rencana menaikkan biaya haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, tak terkecuali Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Tyo, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa perlu ada sinkronisasi terkait biaya haji. Pasalnya, otoritas Arab Saudi sudah menurunkan biaya haji.

“Kalau Arab Saudi sebenarnya biaya itu kan diturunkan. Sementara pemerintah ada wacana kenaikan. Harusnya ini disinkronkan dong,” ucap Tyo, Rabu (25/1/2023).

Dia menegaskan bahwa upaya menaikkan biaya haji harus dilakukan secara terbuka. Variabel kenaikannya harus dihitung secara detail, sehingga tidak memunculkan problem di masyarakat.

“Variabelnya harus kita tahu apa saja, semisal ongkos pesawat yang memang sedang tinggi atau ada cost lain seperti pelayanan hotel atau seperti apa,” tegasnya.

Pemerintah, kata Tyo, harus transparan mengenai biaya haji ini. Sinkronisasi harga harus dipaparkan, sehingga tidak ada hal yang ditutupi kepada masyarakat.

“Kalau bisa diturunkan, ya diturunkan dong,” sarannya.

Menurut Tyo, Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji setiap tahun, sehingga politisi Golkar itu mengaku menolak kenaikan biaya haji.

Pasalnya, mereka yang berangkat haji tidak selalu orang-orang kelas atas. Kalangan menengah bawah juga terbilang banyak.

“Pemerintah harus merasionalisasikan dan berhemat. Kenaikan biaya ini tentu harus ada variabelnya,” imbuh dia.

Diketahui, Biaya Penyelenggaraan Haji dan Biaya Perjalanan Haji (Bipih) sebelumnya Rp 81,7 juta. Kemudian tahun ini ditingkatkan menjadi Rp 98,8 juta. Sedangkan biaya Bipih yang harus dibayar oleh calon jamaah dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,1 juta. (adv)