Ia menjelaskan, Presiden telah membuat pernyataan yang sangat tegas di Madura agar kasus ini diusut tuntas oleh Kejaksaan, sehingga siapa saja pelaku yang bermain sebagai mafia dan kartel harus dibuka secara lebar.

Hal ini sejalan juga dengan temuan awal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang keberadaan kartel di balik kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Sekali lagi, jelas Fahri, isu kelangkaan minyak goreng sesungguhnya mempunyai efek yang besar sekali pada pemulihan citra pemerintah secara umum, khususnya Presiden Jokowi, setelah isu perpanjangan masa jabatan yang tidak produktif. “Tapi, jika ada lingkar dalam Istana terlibat maka jadi balik kembali,” katanya.

Langkah berani Jaksa Agung dan jajarannya, kata dia, telah menyebabkan ketersediaan minyak goreng di pasar, khususnya pada minggu terakhir bulan puasa. Hal ini harus mendapat dukungan yang lebih besar. Sebab perang melawan kartel dan mafia tidak mudah. KPPU pun kewalahan.

Dia mengatakan, selain tidak mudah, pengusutan kartel sangat penting dan tepat waktu bagi pemerintah. Karena hal ini pasti akan mengakibatkan kemunculan dukungan riil rumah tangga Indonesia, khususnya emak-emak yang kemarin mengikuti demonstrasi untuk mendukung mahasiswa.

“Tapi sekali lagi agak mengherankan karena justru ada oknum pejabat lain mengirim sinyal yang bias pada langkah Jaksa Agung yang telah didukung penuh oleh Presiden. Padahal di hari-hari ke depan, inilah yang menjadi konsentrasi Kabinet secara umum dan Istana khususnya,” tulis Fahri.

Ia menegaskan, Jaksa Agung tidak bisa bertindak sendiri dalam menangani kasus ini. Presiden pun telah memberikan dukungan. Selanjutnya semua pihak perlu mendisiplinkan jajarannya agar tidak terjebak dan terlibat mengambil keuntungan dalam kesempitan rakyat.

Mafia dan kartel yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung, lanjut dia, bukanlah pemain kecil kelas pengecer, tetapi mereka yang telah disorot oleh KPPU. Mereka mengontrol produksi kebun sawit, produksi minyak, dan penyalurannya.

Saking besarnya kartel ini, kata Fahri, konon mereka tidak saja bisa mengontrol harga dalam negeri, tapi juga harga CPO secara global. Mengingat Indonesia adalah penyuplai sepertiga dari kebutuhan CPO dunia. Jadi, mereka merupakan para raksasa yang sudah terbiasa mempermainkan harga di tingkat dunia.

Sikap tegas Presiden untuk menghentikan ekspor CPO memerlukan tindakan lanjutan. Di hilir dipicu oleh langkah Kejaksaan Agung, tetapi di hulu harus dibuatkan strategi dan kebijakan yang menuntaskan perkara kelangkaan pangan ini agar tidak muncul kembali di masa yang akan datang.

Fahri juga menyarankan Presiden agar mewaspadai kemungkinan keterlibatan orang-orang terdekatnya pada kegiatan mafia dan kartel CPO dan minyak goreng. Sebab perilaku mereka bisa merusak citra Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan. Sementara mereka dan kelompoknya tidak merasa mempunyai ikatan dengan rakyat.

Mereka mudah saja datang dan pergi dengan harta dan kekayaan besar yang dikumpulkan dari kejahatan seperti mafia dan kartel ini. “Sementara Presiden akan ditahan oleh rakyat dan diminta pertanggungjawabannya sampai akhir masa jabatan. Waspadalah,” saran Fahri. (um)