SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi Gerindra, Hendra, menegaskan komitmennya untuk mendorong sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Hendra mengatakan, sinkronisasi ini terutama menyasar sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, penguatan pertanian, dan penyediaan layanan publik.

Hal ini sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI, khususnya dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai kader Gerindra, tentu kami berupaya menyelaraskan program kerja daerah dengan kebijakan nasional. Sektor pangan dan pertanian itu menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, jadi harus jadi prioritas,” ujar Hendra, Senin (16/6/2025).

Politisi dari daerah pemilihan Tenggarong Seberang ini juga menyoroti isu pelayanan publik yang dinilainya masih perlu diperbaiki.

Salah satu strategi yang tengah diupayakan adalah melalui kebijakan pemekaran desa, termasuk wilayah di kecamatannya sendiri.

“Ketika satu desa terlalu luas dan jumlah penduduknya padat, maka pelayanan pemerintah tidak bisa maksimal. Pemekaran desa ini jadi solusi agar pembangunan lebih merata dan kebutuhan warga lebih cepat ditangani,” jelasnya.

Ia menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen, khususnya dari wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan dasar.

Hendra juga berencana meninjau langsung desa-desa yang diusulkan untuk dimekarkan guna melihat langsung potensi dan kesiapan administratifnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan desa dan pertanian, Hendra juga memberikan perhatian serius pada isu lingkungan.

Menurutnya, penanganan sampah harus menjadi prioritas lintas sektor, agar tak menjadi beban bagi generasi mendatang.

“Sampah ini persoalan klasik tapi dampaknya besar. Kita tidak boleh menunda lagi. Di beberapa kecamatan seperti Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) harus segera dipercepat pembangunannya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa solusi terhadap persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan pada dinas teknis.

Perlu dukungan lintas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi budaya kolektif.

Dengan mengintegrasikan aspirasi warga, program nasional, serta kepedulian terhadap lingkungan, Hendra berharap ke depan pembangunan di Kukar bisa berjalan lebih inklusif, adil, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (Adv/fi)